Kaban Kesbangpol Hadiri Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Dokumen Ranham


PEKANBARU-Bupati Bengkalis diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, H. Hermanto Baran menghadiri rapat evaluasi dan persiapan penyampaian data kabupaten/kota peduli HAM tahun 2019 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Pekanbaru, Kamis (20/06/2019).
 

Rapat evalusi dan penyampaian data dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang diwakili Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Ria,u Erfan.SH.MH. Dalam sambutannya Ervan menyampaikan perlunya dilakukan rapat evaluasi dan penyampaian data kabupaten/kota peduli HAM tahun 2019 dan ucapan terima kasih kepada kabupaten/kota yang telah hadir mengikuti rapat ini.

"Kegiatan peduli HAM ini adah sebagi upaya pemerintah kabupaten/kota untuk meningkakan peran dan tanggung jawabnya dan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia atau yang disebut dengan Ranham. Yakni dokumen yang memuat sasaran, strategi dan focus kegiatan prioritas ranham Inonesia dan digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga dan Pemda dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan,pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia," ucapnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau juga mengatakan, selain memotivasi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan P5 HAM sebagaimana tersebut di atas, tujuan lain dari Ranham itu sendiri adalah mengembangkan sinergitas Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Daerah dalam rangka P5 serta memberikan penilaian terhadap struktur proses dan hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam melaksanakan P5 HAM tersebut.

Ervan juga menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dan penyampaian data ini sebagai bukti dan komitmen bersama termasuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam mengimplementasikan Nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Ini merupakan sebagai bentuk penjabaran HAM oleh Daerah implementasi dari konsep Nawacita yang dibuktikan dengan data, karena setiap laporan daerah akan disampaikan langsung kepada Presiden melalui Kemenkumham RI dan Kantor Staf Kepresidenan," pungkasnya.***

 

Tulis Komentar