BENGKALIS-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Kabupaten Bengkalis diwakili Sekretaris Badan (Sekban) Anuar, S.Pd membuka rapat berkala Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Aula Kantor Kesbangpol, Rabu malam (7/12/2022).

Kaban Kesbangpol dalam pengarahannya yang disampaikan Sekban menekankan bahwa keberadaan FKDM Kabupaten Bengkalis sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah guna mendeteksi terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun potensi-potensi yang akan terjadi di masyarakat sehingga bisa diambil langkah-langkah strategis baik dalam penanganan maupun pencegahannya. 

Untuk itu Sekban berharap FKDM Kabupaten Bengkalis terus melakukan sosialisasi dan silaturrahmi serta berkoordinasi ke dinas dan instansi terkait sehingga keberadaan FKDM ini bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat. Mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa-desa.

“Kami memahami dengan jumlah personil FKDM yang hanya 4 orang, tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Untuk itu FKDM perlu melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan dinas maupun instansi terkait,” harap Sekban.

Ditambahkan Sekban, sesuai arahan Bupati, selain mengidentifikasi ATHG yang terjadi maupun potensi kemungkinan bakal terjadi, FKDM juga diharapkan bisa menganalisa dan memberikan laporan dan rekomendasi kepada pimpinan dalam mengatasi ATHG di masyarakat. “Rekomendasi inilah yang sangat diharapkan saat menyampaikan laporan kepada pimpinan sehingga bisa diambil tindakan maupun pencegahannya,” harapnya.

Sementara Ketua FKDM Kabupaten Bengkalis, Alfansuri, ST, MT dalam pemaparannya menyampaikan selama tahun 2022 ada sejumlah ATHG yang terjadi di masyarakat yang perlu menjadi atensi bersama. Ditambah lagi posisi strategis dan jangkauan sangat luas, membuat Kabupaten Bengkalis sangat terbuka akan potensi ATHG ini.

Menurut catatan FKDM sepanjang tahun 2022 ini, papar Alfansuri, ATHG yang terjadi di Kabupaten Bengkalis diantaranya;  penyelundupan dan peredaran narkoba, human traficking, pergaulan bebas dan perkembangan HIV/AIDS termasuk perkembangan LGBT, dualisme kepengurusan kepemudaan dan organisasi lainnya, konflik lahan, konflik kepengurusan koperasi mitra perusahaan, abrasi, kebakaran hutan, kenaikan harga energi, rendahnya harga komoditas utama masyarakat, inflasi dan kenaikan harga barang, bencana banjir, muncul paham keagamaan baru, kesemrawutan lalu lintas dan persoalan tata kelola penyebarangan roro. 

 Kemudian untuk potensi-potensi ATHG yang kemungkinan bisa muncul di tahun 2003 diantaranya konflik sosial menghadapi Pemilu 2024, pemaksaan kehendak sekelompok masyarakat dan ketersedian kebutuhan pokok masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim.

Rapat dihadiri Kepala Bidang Kewaspadaan Dini M Jepri, Analisis Kebijakan Ahli Muda Rudi Iskandar, Pengelola Data Samsul, Sekretaris FKDM Anwar dan undangan lainnya.  ***