BENGKALIS–Bupati Bengkalis, Kasmarni menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten, Senin (11/7/2022).

Rapat paripurna dihadiri Ketua DPRD Khairul Umam, Wakil Ketua Syahrial dan Sofyan anggota DPRD Bengkalis. Dalam kesempatan itu, Bupati Kasmarni menyampaikan sejumlah prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Bengkalis sepanjang tahun 2021.

"Terkait dengan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 ini, alhamdulillah kita Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dengan predikat pendapatan daerah tertinggi se-Indonesia," ujar Kasmarni.

Dipaparkan Bupati Kasmarni tahun anggaran 2021, belanja dan transfer daerah telah dianggarkan Rp3.584.984.371.080, terealisasi sebesar Rp3.955.128.529.440, atau 131,22 persen jauh meningkat dari tahun sebelumnya yakni 101,39 persen.

"Anggaran belanja daerah ini terdiri dari belanja operasi sebesar 2,079 triliun atau 65,82 persen dari total belanja. Kemudian belanja modal dialokasikan sebesar 559,891 miliar atau 17,72 persen dari total belanja, sedangkan belanja tidak terduga sebesar 164 juta atau 5,21 persen dari total belanja, serta belanja transfer 355,409 miliar atau 11,25 persen dari total belanja," terang Kasmarni.

Disampaikan Bupati, untuk laporan keuangan anggaran 2021, Kabupaten Bengkalis telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Provinsi Riau, untuk yang kesembilan kalinya secara berturut-turut.

Prestasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah meraih penghargaan terbaik, sebagai daerah dengan kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 se-Provinsi Riau, dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai.

"Semua prestasi yang telah kita dapatkan tersebut, tentunya bukan kerja sendiri kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis, akan tetapi merupakan buah dari kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas serta kerja berkualitas kita semua, termasuk rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah," pungkasnya.

Orang nomor satu di Negeri Junjungan ini berharap apa yang telah diraih saat ini, dapat menjadi motivasi bagi semua untuk melakukan yang lebih baik lagi kedepan dalam meningkatkan bahkan mempertahankan apa yang telah didapatkan.

"Semoga Ranperda ini, dapat segera ditetapkan menjadi Perda. Mengingat, dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi peraturan daerah, maka kita semua dapat menggunakan silpa dan menuangkannya dalam berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan secara tidak langsung dapat memacu gerak laju perekonomian daerah Kabupaten Bengkalis," harapnya. ***