Struktur Organisasi & Tupoksi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESBANGPOL

KABUPATEN BENGKALIS

 

KEPALA BADAN KESBANGPOL
Drs. H. HERMANTO, MM
NIP. 19630310 198702 1 002

 

SEKRETARIS
Drs. H. ZAKARIA, MH
NIP. 19641231 199203 1 087

 

KEPALA BIDANG
IDEOLOGI,WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KARAKTER BANGSA
INDRAWATI, SH
NIP. 19640227 199803 2 002

 

KEPALA BIDANG POLITIK 
DALAM NEGERI
MUHAMMAD NASIR, SH
NIP. 19651211 198601 1 002

 

KEPALA BIDANG KETAHANAN 
EKONOMI, SOSIAL, AGAMA, BUDAYA
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
H. RAMLAN, S, Ag
NIP. 19671219 200701 1 004

 

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK
Drs. SURATMAN, MH
NIP. 19630912 199403 1 005

 

KEPALA SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM
BISSALMI, SH
NIP. 19730601 200801 2 006

 

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
Dra. MARDIANA
NIP. 19640123 199303 2 001

 

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
ISRAZANI
NIP. 19661031 198603 2 001

 

KEPALA SUB BIDANG
IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN
RUDI ISKANDAR, MH
NIP. 19671016 199303 1 003

 

KEPALA SUB BIDANG BELA NEGARA
DAN KARAKTER BANGSA
SUPRIONO, SH
NIP. 19630101 198703 1 001

 

KEPALA SUB BIDANG
PENDIDIKAN POLITIK
HERPAN SANOSA, SE
NIP.19760406 199903 1 003

 

KEPALA SUB BIDANG FASILITASI 

PARPOL DAN PEMILIHAN UMUM
H. AZAN AKBAR
NIP. 19660326 198703 1 003
 

 

KEPALA SUB BIDANG
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
AGAMA DAN BUDAYA
TEDDY NOFRIANTO, S.IP, M.IP
NIP. 19871113 201102 1 003

 

KEPALA SUB BIDANG 
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
A. HADI, SH, MP

NIP. 19661005 198903 1 005

 

KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN
DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN
SUHARDI
NIP. 19631126 199203 1 003
 
KEPALA SUB BIDANG 
PENANGANAN KONFLIK
H. MANSUR AMININ, M.Ag
NIP. 19621231 198309 1 037
 


===================================================================================================

DASAR HUKUM TUPOKSI BADAN KESBANGPOL KABUPATEN BENGKALIS

Dasar Hukum Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkalis.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kab. Bengkalis Tahun 2019 Nomor 07).

3. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkalis.

 

=====================================================================================================

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS

 

Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Pemilu

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

 

Sub Bidang Demokratisasi dan Pendidikan Politik

  1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
  3. Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
  4. Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 04 Tahun 2009;
  5. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik;
  7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.       

 

 

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL

 

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Kesadran Bela Negara;
  4. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lamp. A VII Program Penyelenggaraan Wawasan kebangsaan

 

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah;
  6. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 141/KPTS/III/2012 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Bengkalis;
  7. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 263/KPTS/V/2013 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Bengkalis;
  8. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 407/KPTS/X/2012 tentang  Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bengkalis Periode 2012-2015;
  9. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 557/KPTS/XII/2012 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bengkalis;

 

 

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENANGANAN KONFLIK, KETAHANAN SENI,

BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI

 

Sub Bidang Penanganan Konflik

  1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
  4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
  5. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Perkembengan Politik di Daerah;

 

Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

  1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  2. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agam oleh Pemeluk-pemeluknya;
  7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Umat Beragama, Jo Keputusan menteri Agama Nomor 437 Tahun 2003;
  9. Keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
  10. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 170/KPTS/IV/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis Periode 2011-2014.